Menhub: Mahkamah Pelayaran Harus Terdepan Tegakkan Hukum Maritim

“Semua ini sekali lagi, bukan kita akan mencederai kemudahan usaha, tapi bagaimana kita melakukan penegakkan hukum dengan baik, dan akhirnya memberikan suatu jaminan bahwa mereka-mereka yang akan melakukan pengusahaan di Indonesia merasa aman dan nyaman. Keselamatan dan keamanan tetap nomor satu,” kata Menhub.

Menhub berharap forum diskusi yang dibuat oleh Mahkamah Pelayaran dapat menjadi wadah, untuk meningkatkan posisi Mahkamah Pelayaran sebagai lembaga maritim di Indonesia, baik saat ini hingga ke masa depan.

“Jadi, melalui dialog ini, ada komunikasi yang kita lakukan. Oleh karenanya, saya mengajak pada diskusi ini agar dibahas detail, objektif dan ada dasar pijakan untuk bicara. Lalu, dari diskusi ini dapat kita kembangkan menjadi suatu upaya untuk menegakkan keselamatan, tetapi juga tidak menyulitkan pengusahaan dunia maritim,” tutur Menhub.

Pada kesempatan yang sama, Menhub memberikan selamat kepada sejumlah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) yang menerima penghargaan Mahkamah Pelayaran Award.

Menhub berharap, pemberian penghargaan tersebut dapat memacu unit kerja yang lain dalam melaksanakan tertib administrasi pemeriksaan kecelakaan kapal di masa yang akan datang. 

Adapun penerima penghargaan antara lain Unit Kerja dengan Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAPP) Terlengkap: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Utama Tanjung Perak, Unit Kerja dengan dengan Penyampaian BAPP Tepat Waktu: Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Palembang, dan Unit Kerja dengan Penyampaian BAPP Tepat Sasaran: Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Kelas II Pemenang.