Luncurkan Aplikasi siMerak, Heru Budi Ingin Keuangan Daerah Lebih Transparan

"Inovasi tersebut mulai dari penerbitan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara elektronik, penataan rekening perangkat daerah, pengembangan Sistem Informasi Manajemen Rekening Bank (siMerak), sampai dengan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah (SIMPAD)," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta Michael Rolandi C. Brata menjelaskan, hingga saat ini DKI Jakarta menjadi satu-satunya pemerintah daerah yang pengelolaan keuangan daerahnya dilakukan secara non-tunai.

"Di tempat lain melakukan transaksi non-tunai, tetapi masih menggunakan uang persediaan. Kalau kita tidak, banyak kepala UKPD yang bapak-bapak yang dulunya pegang uang kas, sekarang semua dimasukin ke bank," katanya. 

Saat ini sambung Michael, BPKD terus berinovasi terhadap penatausahaan Keuangan Daerah. Salah satunya adalah transformasi layanan perbendaharaan. 

"Tentunya untuk mendukung tadi yang sudah dicanangkan dalam rangka menjalankan tugas, di antaranya melakukan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) manual. Tadinya kalau bendahara dari Pulau Seribu mau ngurus SPD harus berlayar dulu dari Pulau Seribu ke Jakarta. Namun kini proses itu tidak dilakukan karena sudah ada solusinya secara elektronik, bekerja sama dengan Balai Sertifikat Elektronik," imbuhnya.***