KTKI-Perjuangan Lapor Menpan RB dan Kepala BKN, Tegur Keras Rangkap Jabatan Dirut RSCM dan Ketua KKI Eks Dirjen Nakes yang Non PNS Aktif

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengingatkan bahwa Menkes dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) yang menyusun Kepres ini, mengabaikan Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, khususnya terkait pengangkatan pimpinan KKI. “Proses pengangkatan pimpinan KKI harus mengikuti aturan yang berlaku, dan tidak boleh ada rangkap jabatan yang melanggar regulasi BKN,” tegas Baequni.

Imelda Retna Weningsih, Komisioner KTKI yang juga perwakilan Asosiasi Perguruan Tinggi Rekam Medis, mempertanyakan legalitas surat keputusan Menkes terkait seleksi anggota KKI. “Kemenkes seharusnya mengumumkan hasil seleksi nama-nama yang terpilih ke masyarakat sebelum ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Ini jelas melanggar PMK 12/2024 yang mereka buat sendiri,” kata Imelda.

Acep Effendi, anggota KTKI yang memilih pensiun dini, menambahkan, "Kami juga mempertanyakan apakah jumlah anggota KKI yang diajukan sesuai dengan ketentuan PMK 12/2024, serta apakah proporsi keterwakilan sudah diperhitungkan dengan benar.”

Sri Sulistyati, Komisioner KTKI yang mewakili Fasilitas Pelayanan Kesehatan dari Konsil Kefarmasian, menambahkan bahwa banyak anggota yang dipilih untuk KKI mendekati usia pensiun 65 tahun. “Hal ini berpotensi menciptakan masalah Pergantian Antar Waktu (PAW) setelah 2-3 tahun karena mereka harus pensiun,” ujar Sri.

KTKI-Perjuangan menuntut agar Menteri PANRB dan Kepala BKN segera mengambil langkah hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait dugaan rangkap jabatan dan prosedur pemberhentian PNS atau pensiun dini pada pelantikan pimpinan KKI sesuai dengan Keputusan Presiden RI Nomor 69/M/2024. Mereka juga menginginkan agar proses ini dijalankan secara transparan dan

---

1 2 3