Kawasan Perkotaan Semakin Padat, Kementerian PUPR Dorong Peningkatan Penyediaan Hunian Vertikal

Konsep SKBG sarusun muncul sejak terbitnya UU No. 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya yang kemudian substansinya tetap diadopsi dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

“Dalam pelaksanaannya dibutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak baik Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah maupun pihak swasta" ujar Iwan.

Iwan mengharapkan FGD yang dilaksanakan bersama The Housing and Urban Development (HUD) Institute dan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai rangkaian peringatan Hari Perumahan Nasional (Hapernas) Tahun 2023 ini dapat menjadi bahan masukan dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan untuk selalu menjaga semangat dan berkolaborasi dalam menyediakan rumah yang layak huni dan terjangkau di Indonesia. 

Pada kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan Momerandum of Understanding (MoU) antara The HUD Institute dengan UKM serta Deklarasi Paguyuban Jafung Penata Kelola Perumahan Kementerian PUPR.