GP Ansor Desak Pemerintah Percepat Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Ketua Bidang Keuangan dan Perpajakan PP GP Ansor, M. Arif Rohman, menegaskan bahwa reformasi kelembagaan perpajakan harus dilakukan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan profesional.

"Pembentukan BPN yang menyatukan otoritas pajak dan bea cukai adalah langkah mendesak. Dengan otonomi lebih luas, badan ini dapat meminimalkan intervensi politik dan memastikan sistem perpajakan serta kepabeanan lebih efisien dan efektif. Akan lebih baik lagi jika penerimaan negara bukan pajak juga dikelola dalam satu badan," ujarnya.

Selain itu, GP Ansor juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap praktik penghindaran pajak, penyelundupan, dan pelaporan transaksi ekspor-impor yang tidak sesuai (underreporting).

Melihat berbagai tantangan fiskal yang ada, GP Ansor mendorong pemerintah untuk segera merealisasikan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai lembaga independen yang langsung berada di bawah Presiden. Langkah ini diyakini dapat menjaga stabilitas fiskal, memperkuat sistem perpajakan, meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan, serta memastikan pembangunan nasional tetap berjalan tanpa terhambat oleh keterbatasan anggaran. (***)