Gas Bumi Tak Bisa Jalan Sendiri, Regulator dan Industri Sepakat Satukan Langkah

KOSADATA — Penyelarasan kebijakan energi nasional menjadi isu utama dalam Forum Pertagas Integrated Pipeline and Energy Summit (PIPES) 2025 yang digelar PT Pertamina Gas, Subholding Gas Pertamina.

Dalam sesi plenary bertajuk Harmonizing Energy Regulations, regulator dan pelaku industri strategis sepakat pentingnya sinergi lintas sektor demi mewujudkan ekosistem gas bumi yang andal dan terintegrasi.

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Laode Sulaeman menegaskan komitmen pemerintah dalam mempercepat pemanfaatan gas bumi. 

“Pemerintah mendorong percepatan pemanfaatan gas lewat kebijakan afirmatif, penguatan Domestic Market Obligation (DMO), dan pembangunan infrastruktur antarpulau,” ujar Laode dalam keterangannya, Jum'at, 20 Juni 2025.

Laode menyebut, pihaknya tengah mengusulkan proyek pembangunan pipa transmisi Dusem/KEK Sei Mangkei-Dumai yang menggunakan dana APBN. Proyek ini dinilai krusial dalam memperkuat konektivitas pasokan gas antarwilayah.

Komitmen terhadap sistem regulasi yang terbuka dan partisipatif juga disampaikan Komite BPH Migas, Yapit Sapta Putra. Menurutnya, pelibatan publik dan pelaku usaha lewat mekanisme public hearing menjadi instrumen penting untuk memastikan kebijakan tetap relevan dan menjawab kebutuhan industri. “Kami aktif mendengarkan aspirasi pelaku usaha, ini penting agar kebijakan benar-benar aplikatif di lapangan,” kata Yapit.

Di sisi lain, Kepala LEMIGAS Mustafid Gunawan menyoroti perlunya harmonisasi regulasi lintas sektor, baik teknis maupun keekonomian. Ia menegaskan, integrasi kebijakan dari hulu hingga hilir menjadi kunci kelayakan proyek energi nasional. “Kita tidak bisa fokus di satu sisi saja. Rantai nilai gas bumi harus seimbang dari hulu, midstream hingga hilir,” ungkap Mustafid.

Hal senada disampaikan VP Komersialisasi SKK Migas, Ufo Budiarius Anwar. Ia menilai masa depan industri gas nasional bergantung pada sinergi