Dinilai Terlalu Lembut, Aktivis Desak Pramono Lebih Galak: Copot Pejabat Bermasalah

Sugiyanto juga menyinggung soal jabatan yang terlalu lama diemban oleh satu orang, yang menurutnya berpotensi menimbulkan stagnasi kepemimpinan dan meningkatkan risiko penyalahgunaan wewenang. 

"Pejabat yang lebih dari lima tahun itu sebaiknya dirotasi. Kalau terlalu lama, rawan terjadi praktik korupsi dan kolusi. Jakarta butuh regenerasi di birokrasi," ujarnya.

Pramono Anung sendiri dikenal memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, ia menjabat Sekretaris Kabinet selama dua periode di era Presiden Joko Widodo. Ia juga pernah menduduki posisi strategis di DPR dan di internal PDI Perjuangan.

Survei Litbang Kompas pada 10–14 Juni 2025 mencatat, kepuasan publik terhadap kinerja Pramono mencapai 64,5 persen. Meski demikian, Sugiyanto mengingatkan bahwa keberhasilan bukan hanya soal program berjalan, tetapi juga soal keberanian menindak pejabat yang dinilai gagal.

"Kita perlu meniru ketegasan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dulu. Beliau berani copot pejabat yang tak becus. Pak Pramono punya semua modal itu, tinggal berani atau tidak," kata Sugiyanto.

Menurut dia, ketegasan Pramono akan menjadi kunci agar Jakarta benar-benar bisa menjadi kota global yang kompetitif, manusiawi, dan berkeadilan. 

"Kita butuh pemimpin yang bukan cuma pandai dan baik hati, tapi juga berani bertindak tegas di saat yang tepat," tegasnya.***