Demokrat: APBN 2026 Harus Hadirkan Pertumbuhan yang Merata dan Berkeadilan

3. Reformasi Fiskal Daerah: Ketimpangan fiskal masih tinggi. Mekanisme transfer ke daerah harus disederhanakan, dan insentif berbasis kinerja perlu diperkuat.

4. Kemandirian Ekonomi Domestik: Diperlukan penguatan UMKM, industri hilir, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif untuk menghadapi tekanan global.

5. Transisi Energi: Pemerintah diminta memperkuat strategi energi nasional, termasuk eksplorasi sumber baru, green economy, dan EBT.

6. Infrastruktur Berkelanjutan: Pembangunan harus mengedepankan aspek lingkungan dan inklusivitas sosial.

7. Target Pertumbuhan Ekonomi: Target 5,2–5,8 persen dianggap realistis namun menantang. Konsumsi rumah tangga harus diperkuat sebagai motor utama pertumbuhan.

8. Stabilisasi Nilai Tukar: Proyeksi nilai tukar Rp16.500–Rp16.900 per USD memerlukan instrumen mitigasi risiko capital flight.

9. Harga Minyak Mentah: Proyeksi harga ICP USD 60–80 per barel menuntut kebijakan energi yang konsisten dan berorientasi pada pengurangan emisi.

10. Ketahanan Pangan dan Energi: Mengurangi ketergantungan impor menjadi fokus penting.

11. Hilirisasi Industri: Harus menjangkau industri akhir untuk mendorong lapangan kerja dan basis pajak.

12. Diversifikasi Ekspor dan Investasi: Perluasan pasar ekspor ke ASEAN, BRICS, dan South-South Cooperation harus dipercepat. Instrumen seperti dana antara juga harus dioptimalkan untuk mendorong investasi sektor strategis.

"Fraksi Partai Demokrat tetap berpandangan bahwa APBN harus menjadi alat strategis untuk menghadirkan pertumbuhan yang merata dan berkeadilan," tegas Dina.

Dengan segala catatan tersebut, Fraksi Demokrat menyatakan menerima dokumen kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal RAPBN 2026 untuk dilanjutkan dalam pembahasan tingkat berikutnya.***