BBM Subsidi Terbatas, Ini Strategi Ditjen Hubla Optimalkan Transportasi Laut

KOSADATA - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama stakeholder terkait telah menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Bahan Bakar Minyak 2023. Dalam rakor ini dibahas soal strategi pemenuhan layanan bahan bakar bagi transportasi laut di tengah keterbatasan kuota bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

BBM subsidi yang terbatas menjadi isu yang memengaruhi banyak negara, terutama di wilayah dengan populasi yang terpencar atau akses transportasi yang terbatas, termasuk di Indonesia.

Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan di tengah keterbatasan ini dapat melibatkan beberapa pendekatan.

"Salah satu pendekatan yang dilakukan dalam mengelola keterbatasan kuota BBM bersubsidi adalah mengurangi tekanan pada kuota BBM bersubsidi dengan mengganti atau melengkapi sumber energi," ungkap Capt. Antoni dalam keterangan yang diperoleh pada Jumat (3/11/2023).

Ia menambahkan, pemakaian bahan bakar pada kapal merupakan salah satu komponen operasional yang perlu untuk diperhitungkan dengan baik agar kegiatan operasional kapal dapat dilaksanakan dengan efektif, efisien, serta tidak terjadi pemborosan biaya operasional.

"Apalagi melihat pentingnya peran kapal dalam distribusi angkutan logistik dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya untuk menunjang kegiatan-kegiatan ekonomi, seperti industri pertambangan, industri pengelolaan maupun kegiatan ekonomi lainnya," tutur Capt. Antoni.

Lebih lanjut ia mengatakan, peningkatan pelayanan di tengah keterbatasan kuota BBM subsidi, adalah tantangan yang cukup kompleks.

"Tetapi dengan pendekatan yang tepat, kerja sama yang kuat, dan investasi dalam teknologi dan