BBM Bersubsidi untuk Kapal Laut Langka, Kemenhub Atur Strategi

“Tetapi dengan pendekatan yang tepat, kerja sama yang kuat, dan investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang lebih baik, kita optimis dapat merajut keterpaduan konektivitas wilayah,” ucap Capt. Antoni.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Capt. Hendri Ginting mengungkapkan bahwa rakor ini adalah forum di mana berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, perusahaan minyak, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya, berkumpul untuk berdiskusi, berkoordinasi, dan membuat evaluasi terkait dengan masalah-masalah yang berkaitan dengan bahan bakar minyak (BBM). 

“Tujuannya agar pelaksanaan penyelenggaraan kewajiban pelayanan angkutan laut kapal penumpang dan pelayaran rakyat (pelra) dapat berjalan dengan maksimal di seluruh wilayah Indonesia” ucap Hendri Ginting.

Selain itu dalam kegiatan Rakor BBM Subsidi ini juga dilakukan Soft Launching Sistem informasi Usulan bahan bakar Minyak oleh PLT Dirjen Perhubungan Laut dan pemaparan dan simulasi  aplikasi dari TIM Ditjen Hubla yang   disaksikan oleh stakeholder / operator  terkait.

Dengan aplikasi digital ini maka pengajuan BBM Subsisi ke BPH Migas akan lebih mempermudah dan membantu kelancaran stakeholder terkait serta mewujudkan  transparansi & akuntabilitas kebutuhan BBM Subsidi sektor transportasi laut.