TPA Ini Tumbang, Malapetaka Sampah Kembali Terjadi

dengan baik. Sayangnya, Kadis LH dan Bidang Persampahan diganti. Beberapa bulan kemudian ada pergantian lagi, akibatnya hasil RA tak disentuh-sentuh.

Lalu, pada akhir 2022 PRABU-PL berusaha keras menyerahkan laporan RA tersebut kepada Pj Bupati Kabupaten Bekasi Dani Ramdan. Pj Bupati menerima laporan itu dan akan mempelajari dan melakukan beberapa pembenahan. Bahkan, Pj Bupati melakukan kunjungan ke Desa Burangkeng dan melihat kondisi TPA.

Ada empat program Pj Bupati yang dipublikasikan, salah satunya yaitu infrastruktur, seperti jalan, drainase, PJU, kemudian pemukiman seperti air kotor, air bersih, sampah dan rumah tidak layak huni, selanjutnya infrastruktur fasilitas sosial dan fasilitas umum. Sampah dan TPA menjadi prioritas utama, karena pengelolaan sampah di Kabupaten Bekasi masih buruk dan terdapat ratusan TPA illegal.

Bahkan untuk memperkuat dan memperlancar pekerjaannya Pj bupati mengangkat TPPD atau semacam tim percepatan. Tugasnya merumuskan ide-ide inovasi di bidang pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan dalam rangka membantu meningkatkan daya saing daerah Kabupaten Bekasi.

Orang-orang penting dan pakar dalam struktur TPPD diantaranya;  Dr. Soni Sumarsono, MDM (mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, mantan Plt Guburnur DKI Jakarta), Prof. Dr. Mahmud, Drs, M.Si, Dr. H.M. Harun Al-Rasyid, M.Si, Dr. H. Munawar Fuad Noeh, M.Ag dan enam Dewan Eksekutif: Drs. H. Sudarisman, AK, MM, Aria Girinaya, SE, AK, Ferdhiman Putera Bariguna, A.R, S.T, M, Ipol, Dr. Merdi Hajiji, M.H, M.Si, Pulihono, SE dan Ir. Tubagus Hendra Suherman. 

Langkah pertama yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten adalah pembenahan tumpuk-tumpukan sampah. Kedua, perluasan lahan TPA, menurut informasi akan ada pembebasan lahan sekitar 1 hektar. Namun, sampai sekarang urusan tak kunjung beres sampai TPA Burangkeng

---

1 2 3 4