Sylviana Murni Bangga Pemprov DKI Dipimpin Heru Budi Bisa Raih WTP

Pertama, penentuan opini WTP harus didasarkan pada kesesuaian dengan indikator tersebut. Kedua, pengungkapan informasi di laporan keuangan harus jelas dan detail. 

Misalnya dalam laporan keuangan disebutkan sebuah kementerian memiliki kas Rp 1 miliar. Kemudian K/L terkait mesti menjelaskan penempatan dana untuk kas tersebut.

Ketiga, BPK akan melihat adanya sistem pengendalian internal dari K/L terkait. Sebab, penyusunan laporan keuangan perlu menyusun tim yang mampu mengamankan aset-aset pemerintahan. Dan keempat, menjalankan pelaksanaan anggaran harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Atas opini WTP tersebut, Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, raihan ini merupakan hasil kerja bersama. Heru juga mengapresiasi seluruh pihak yang turut andil dalam mewujudkan pemerintahan yang akuntabel, sehingga Pemprov DKI Jakarta dapat mempertahankan predikat tersebut.

"Terima kasih dan apresiasi saya sampaikan kepada seluruh pihak, termasuk kepada pimpinan dan para anggota dewan atas jalinan kerja sama dan kemitraan yang baik dalam melaksanakan fungsi legislasi, budgeting dan kontrol. Hal tersebut guna mendorong transparansi, akuntabilitas pengelolaan, serta pelaporan keuangan daerah," kata Heru saat Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, pada Senin (29/5).