RUU TNI dan Supremasi Sipil: GP Ansor Tegaskan Konsistensi Reformasi

Dalam revisi ini, dibahas pula aturan terkait anggota TNI yang ingin menduduki jabatan sipil. Mereka yang akan mengisi posisi di kementerian, lembaga, maupun BUMN harus mengundurkan diri atau mengambil pensiun dini. Penambahan jumlah jabatan sipil yang dapat diisi oleh prajurit TNI harus dipastikan tetap proporsional dan sesuai kebutuhan.

Menanggapi hal tersebut, Addin menilai bahwa Revisi UU TNI yang baru tetap berada dalam koridor implementasi yang sesuai dengan prinsip reformasi. Ia juga mengapresiasi peran aktif masyarakat sipil, media, dan mahasiswa yang terus mengawal jalannya proses revisi.

"Sebagai warga negara, kita semua memiliki tanggung jawab untuk mengawal serta mendukung jalannya pemerintahan agar pembangunan nasional tetap berjalan dengan baik," katanya.

Lebih lanjut, Addin menekankan pentingnya belajar dari langkah yang dilakukan Presiden Keempat RI KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dalam menata hubungan sipil-militer. Menurutnya, Gus Dur tidak hanya mencabut kursi militer di parlemen dan memisahkan Polri dari ABRI, tetapi juga menetapkan prinsip bahwa TNI harus tunduk sepenuhnya pada pemerintahan sipil yang memperoleh legitimasi dari rakyat.

"Reformasi sektor pertahanan harus tetap mengacu pada prinsip supremasi sipil sebagai pilar utama demokrasi. Dengan semangat tersebut, Revisi UU TNI harus tetap selaras dengan cita-cita reformasi dan kepentingan bangsa," pungkas Addin. (***)