Pusat dan Daerah Perlu Kolaborasi Bangun Angkutan Massal

Hal tersebut sebagai upaya peningkatan pelayanan publik, mengurangi kemacetan, meningkatkan keselamatan LLAJ dan mendukung wilayah pariwisata di wilayah.

“Dalam penyediaan Angkutan Massal tersebut, perlu dilakukan kajian dan kesiapan yg matang, terutama pada kebutuhan mobilitas masyarakat,” kata Erliani.

Dalam penyediaan Angkutan Massal perkotaan perlu sinergi dan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan dalam upaya mendukung integrasi baik dari sisi perencanaan maupun pelaksanaannya, misalnya penyediaan BRT yang dilakukan oleh pemerintah provinsi didukung oleh pemerintah kab/kota dalam penyediaan angkutan feeder menuju trayek layanan angkutan umum pada kawasan lingkungan di wilayahnya sesuai dengan kewenangannya. 

Sementara itu, Guru Besar IPDN/Presiden i-OTDA Djohermansyah memaparkan mengenai strategi Pemerintah Kota untuk menyediakan AUMP.

Langkah awal yakni dengan memperbaiki angkutan umum massal hingga membuat masyarakat tertarik untuk menggunakannya, yang kedua yakni membuat peraturan tentang penetapan tarif angkutan (jalur & jarak yang integratif), yang ketiga yakni model subsidi operasional transportasi dengan melihat kemampuan APBD dan kerjasama dengan pihak ketiga, yang keempat yakni menggalangkan dukungan politik DPRD, ormas, pejalan kaki, dan lainnya.