PKS Desak DPR Segera Sidang Bahas Sengketa Pulau Aceh

Ia juga mengingatkan bahwa Aceh merupakan daerah dengan status Otonomi Khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Oleh karena itu, segala keputusan yang menyangkut batas wilayahnya harus memperhatikan aspek historis dan sosial-politik secara lebih cermat.

Sebelumnya, Komisi II DPR RI menyatakan akan memfasilitasi pertemuan lintas pemangku kepentingan usai masa reses. Namun PKS meminta langkah itu dipercepat.

"Kesimpulan rapat ini akan menjadi rujukan penting bagi Presiden dalam mengambil keputusan. Jangan sampai ada kesan negara abai terhadap hak masyarakat Aceh," tegas Mulyanto.

Keputusan pemerintah pusat melalui Kepmendagri tersebut telah menuai protes luas dari berbagai kalangan di Aceh. Banyak pihak menilai kebijakan itu sebagai bentuk pengabaian terhadap sejarah dan kearifan lokal masyarakat pesisir Aceh.

Pemerintah diminta untuk tidak hanya melihat persoalan ini dari kacamata administratif, melainkan juga dari sisi keadilan dan penghormatan terhadap identitas lokal.***