Pemprov DKI Tuntaskan 89,21 Persen Rekomendasi Pemeriksaan BPK Semester II 2024

Di bawah kepemimpinannya, Gubernur Pramono menargetkan Pemprov DKI Jakarta kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan hasil pemeriksaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"DKI Jakarta telah memperoleh opini WTP selama tujuh tahun berturut-turut. Mudah-mudahan kami bisa meraihnya kembali. Kami secara terbuka akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan di Jakarta. Kami berharap transparansi menjadi kata kunci dalam upaya perbaikan di Jakarta," katanya.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Khoirudin, menyatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan BPK dalam mengawal kebijakan fiskal daerah. Ia ingin memastikan anggaran daerah digunakan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

"DPRD Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk terus bersinergi dengan BPK dalam menjalankan fungsi pengawasan. Semoga dengan kerja sama yang erat antara BPK, Pemprov DKI Jakarta, dan DPRD, dapat terwujud sistem keuangan daerah yang lebih transparan, profesional, dan akuntabel," ujar Khoirudin.***