Pemprov DKI Siapkan 7 Jurus Strategis Atasi Kemiskinan

KOSADATA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bereaksi cepat atas lonjakan angka kemiskinan yang tercatat dalam laporan terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). 

Per Maret 2025, tingkat kemiskinan di Jakarta mencapai 4,28 persen, naik dari 4,14 persen pada September 2024. Kenaikan ini menjadi yang pertama sejak pandemi COVID-19.

Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati, menyebut kenaikan ini sebagai cerminan dari pemulihan ekonomi yang belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

“Beban ekonomi makin berat dirasakan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kami akan mengambil tujuh langkah cepat untuk mengatasi kemiskinan baru dan menekan ketimpangan,” ujar Suharini dalam keterangannya, Selasa, 29 Juli 2025.

Berdasarkan data BPS, proporsi pengeluaran 40 persen penduduk terbawah hanya 16,12 persen dari total pengeluaran, mengindikasikan ketimpangan yang tinggi. Gini Ratio Jakarta pun meningkat dari 0,431 menjadi 0,441 dalam enam bulan terakhir—tertinggi secara nasional.

Untuk menjawab kondisi ini, Pemprov DKI menyiapkan tujuh langkah strategis, yakni:

Perluasan Bantuan Sosial: Menyasar kelompok hampir miskin dan warga yang baru tergelincir ke dalam kemiskinan.

Pengendalian Inflasi Pangan dan Energi: Lewat intervensi harga, subsidi ongkos distribusi, dan penguatan cadangan pangan.

Penciptaan Kerja Formal: Melalui perluasan program padat karya, pelatihan digital, penguatan UMKM, dan kemitraan swasta.

Akses Hunian dan Layanan Dasar: Termasuk subsidi listrik, transportasi, dan pendidikan untuk kelompok miskin.

Insentif bagi Pelaku Usaha: Yang mempekerjakan kelompok rentan dan penguatan layanan publik di kawasan padat.

Pembangunan Berbasis Data: Dengan indikator kebutuhan riil warga,