Pemprov DKI Mulai Tertibkan KTP Jakarta Tapi Warga Terkait Berdomisili di Luar DKI

KOSADATA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) akan menertibkan administrasi kependudukan bagi warga yang ber-KTP Jakarta namun tidak berdomisili di Jakarta.

Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin menegaskan, pihaknya telah berupaya melakukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat yang ber KTP DKI baik yang berada di luar DKI Jakarta maupun yang bertempat tinggal di wilayah DKI Jakarta terkait penataan tertib administrasi kependudukan sejak September 2023 lalu.

"Tertib administrasi kependudukan perlu diberlakukan demi kepentingan masyarakat secara luas, mengingat keakuratan data dapat mempengaruhi proses pembangunan daerah serta kebijakan publik guna menciptakan keberadaban kehidupan masyarakat yang madani dan sejahtera," ujar Budi Awaluddin dalam keterangannya, Senin (26/2/2024).

Menurutnya, program penataan dan penertiban kependudukan sesuai domisili akan diberlakukan pasca pemilu. Hingga saat ini, tegasnya, Dinas Dukcapil DKI masih menunggu hasil resmi dari KPU sebelum program penertiban administrasi kependudukan ini dieksekusi.

"Direncanakan pelaksanaannya secara bertahap dilakukan pada setiap bulan mulai dari yang meninggal, dan RT yang sudah tidak ada namun masih tertera di KTP yang dipergunakan masyarakat," tegasnya.

Dari catatan yang dimilikinya, warga yang sudah meninggal sebanyak 81.000 dan RT tidak ada sebanyak 13.000. Dari kedua kategori tersebut, Budi Awaluddin mengungkap 4 alasan yang muncul diantaranya adalah :
1. Keberatan dari pemilik rumah/ kontrakan/ bangunan
2. Penduduk yang sudah tidak berdomisili secara _de facto_ selama lebih dari satu tahun
3. Pencekalan dari instansi/ Lembaga hukum terkait
4. Wajib KTP-el yang tidak melakukan perekaman selama 5 tahun sejak usia