Pemprov DKI Lanjutkan Pembebasan Lahan untuk Normalisasi Kali Ciliwung

KOSADATA — Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung sebagai bagian dari upaya pengendalian banjir jangka panjang di Ibu Kota. Dari total 33,69 kilometer panjang sungai yang menjadi target normalisasi, hingga saat ini baru 17,17 kilometer yang telah ditanggul atau dinormalisasi. Sisanya, 16,52 kilometer masih menunggu proses pembebasan lahan.

Kepala Unit Pengadaan Tanah Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta, Roedito Setiawan, mengungkapkan bahwa proses pengadaan tanah dilakukan secara bertahap dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. 

"Pelaksanaan pengadaan tanah dilakukan melalui empat tahap, yakni perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan penyerahan hasil. Semuanya mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 yang telah diperbarui dengan PP Nomor 39 Tahun 2023," ujar Roedito kepada wartawan, Senin, 14 April 2025.

Meski demikian, pembebasan lahan bukan tanpa tantangan. Penolakan dari sebagian warga masih menjadi batu sandungan di beberapa segmen. 

"Dalam tahap persiapan, kami melakukan konsultasi publik. Tidak menutup kemungkinan ada masyarakat yang menolak tanahnya dibebaskan," kata Roedito.

Menurutnya, jika penolakan terjadi, Pemprov DKI Jakarta akan menggelar konsultasi ulang. Namun, bila penolakan tetap bertahan, maka tim kajian keberatan akan dibentuk untuk menelaah alasan penolakan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada gubernur. 

"Ini penting agar setiap langkah tetap transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik, tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat," tegasnya.

Normalisasi Kali Ciliwung sendiri merupakan bagian krusial dari infrastruktur mitigasi banjir Jakarta yang sempat mandek selama beberapa tahun terakhir. Di tengah perubahan iklim dan cuaca ekstrem yang makin sering terjadi, proyek ini menjadi salah satu ujian konsistensi pemerintah dalam melindungi kota