Pemprov DKI Dapat Dukungan DPRD untuk Percepat Normalisasi Ciliwung

KOSADATA — Prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengatasi persoalan banjir melalui percepatan normalisasi Sungai Ciliwung mendapat dukungan dari Komisi D DPRD DKI Jakarta. 

Salah satu langkah yang tengah didorong ialah merampungkan pembebasan lahan sepanjang 16,52 kilometer di bantaran sungai tersebut.

Wakil Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, M Idris, mengatakan anggaran sebesar Rp182,7 miliar yang diajukan Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2025 harus diprioritaskan untuk program normalisasi. 

Idris menekankan pentingnya percepatan pembebasan lahan agar target penyelesaian pada 2027 bisa tercapai.

“Itu menjadi prioritas anggaran. Pembebasan lahan untuk Program Normalisasi Sungai Ciliwung harus selesai pada 2027,” ujar Idris saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis, 22 Mei 2025.

Politikus Partai Nasdem itu berharap, alokasi anggaran yang diajukan tidak hanya berorientasi pada serapan belanja daerah, melainkan juga betul-betul dapat melayani masyarakat, khususnya mereka yang terdampak program tersebut. 

“Perencanaan harus matang dan disesuaikan dengan kondisi lingkungan serta kebutuhan di lapangan,” kata dia.

Plt Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Ika Agustin Ningrum, menjelaskan usulan tambahan anggaran itu bertujuan untuk mendukung percepatan program normalisasi yang telah ditargetkan rampung dua tahun mendatang. 

Menurut dia, langkah tersebut sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, Menteri Pekerjaan Umum Doddy Hanggodo, serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid.

“Mohon berkenan, anggaran tersebut tetap akan kami sesuaikan dengan kemampuan penyerapan hingga akhir 2025,” kata Ika.

Program normalisasi Sungai Ciliwung merupakan bagian dari upaya pengendalian banjir di Jakarta melalui pelebaran, pengerukan, serta penataan bantaran sungai. Proyek ini sempat tertunda