Operasional RT-RW Butuh Rp100 Miliar, DPRD: Masih Dibahas, Belum Diketok

KOSADATA - Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengungkapkan, operasional perangkat kewilayahan seperti Ketua RT, RW, petugas dasawisma, juru pemantau jentik (jumantik) dan lainnya membutuhkan dana tidak kecil. Untuk itu, kenaikan dana operasional RT-RW yang disetujui Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung harus mempertimbangkan beban keuangan daerah.

"(Dana operasional) Rt+rw+ dasawisma jumantik, total memerlukan dana kurang lebih Rp100 miliar," ujar Inggard Joshua dalam pesan singkatnya, Kamis, 24 Juli 2025.

Dari data yang dihimpun, jumlah RT di Jakarta mencapai 30.470, sedangkan jumlah RW hanya 2.744. saat ini, DPRD DKI Jakarta masih membahas perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Achmad Yani, mengatakan bahwa pihaknya telah memulai pembahasan terkait peningkatan dana operasional bagi lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, Dasawisma, dan Jumantik. Namun, belum ada keputusan apakah kenaikan itu bisa masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun 2025.

"Kemarin memang sudah kita lakukan pembahasan agar operasional RT-RW itu ditingkatkan, walaupun memang secara bertahap. Tapi nanti kita akan kembali bahas di Badan Anggaran (Banggar)," kata Yani.

Menurut Yani, jika usulan tersebut tidak berhasil dimasukkan dalam APBD Perubahan 2025, maka DPRD akan memperjuangkannya kembali untuk masuk dalam APBD 2026.

"Kalau memang masuk di perubahan anggaran, Alhamdulillah. Kalau enggak, paling tidak kita perjuangkan untuk 2026," ucapnya.

Ia menambahkan, bukan hanya RT dan RW, lembaga lain di tingkat kelurahan