Mungkinkah Kasus Rp.349 Triliun Tuntas?

Kasus 349 Triliun yang terjadi di Kementerian Keuangan awalnya mencuri perhatian publik, namun seiring berjalannya waktu, hari demi hari, minggu demi minggu, dan bulan demi bulan Kasus 349 Triliun mulai redup dan kemungkinan akan hilang ditelan ganasnya isu Capres.

Oleh : Tom Pasaribu S.H, M.H. / Direktur Eksekutif Komisi Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I)

KOSADATA - Melihat hasil RDP Komisi III DPR dengan Menkopolhukam, Kemenkeu dan PPATK yang tidak membuahkan hasil apa-apa, menjadi sebuah sinyal bahwa Kasus 349 Triliun akan menjadi kasus kenangan yang memenuhi lembaran-lembaran cerita, tanpa ada penuntasan.

Perbedaan informasi yang disampaikan Menkopolhukam dengan Menkeu memperkeruh situasi, namun akhirnya perlahan-lahan Menkopolhukam mulai kendur dengan Kasus 349 Triliun serta membentuk satgas untuk mengusut dan menuntaskan kasus tersebut, dengan tenggat waktu akan tuntas pada Desember 2023.

Sebenarnya kasus 348 triliun adalah kumpulan dari kasus-kasus yang belum dituntaskan oleh penegak hukum semenjak tahun 2020 – 2022, dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kasus-kasus tersebut juga sudah disajikan dengan baik.

Sulitnya penegak hukum menuntaskan kasus-kasus tersebut disebakan keterlibatan Pejabat tinggi negara dalam setiap kasus, disamping itu kemungkinan juga ada tekanan dan loby-loby serta deal-deal agar kasus tersebut tidak diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Beberapa kasus yang seharusnya masuk dalam Kasus 349 Triliun sesuai temuan BPK

1. Kasus impor ilegal emas di Bandara Soekarno-Hatta yang terbongkar pada tahun 2021 yang merugikan keuangan negara,