Mungkinkah Kasus Rp.349 Triliun Tuntas?

diungkapkan salah satu anggota DPR Komisi III pada saat RDP dengan Kejagung, kasus tersebut dapat terjadi dikarenakan emas yang di impor dari Singapur menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No 6/PMK 010/2017, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 47.1 triliun, padahal impor emas ilegal tersebut sudang berungkali dilakukan. Walaupun sudah menjadi pembahasan dalam RDP Komisi III, Namun Kejaksaan Agung tidak menuntaskan kasus tersebut walaupun pelakunya sudah jelas dan 8 perusahaan yaitu; PT Jardin Track Utama, PT. Aneka Tambang (persero) Tbk, PT. Lotus Lingga Pratama, PT. Royal Raffles Capital, PT. Viola Davina, PT. Indo Karya Sukses, PT. Karya Utama Putra Mandiri, PT. Bhumi Satu Inti, kegamangan Kejagung dalam menuntaskan kasus ini terlihat sangat jelas dari pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan Kejagung. Setelah Kasus 349 Triliun mencuat baru Kejagung menangani kembali kasus ini walaupun dengan setengah hati. Sudah dua tahun kurang lebih ditangani Kejagung namun belum mampu menuntaskan sesuai dengan hukum walaupun tanpa alasan yang jelas. Komisi III DPRpun diam seribu bahasa dalam kasus Rp 47.1 triliun.

2. Kasus penjarahan keuangan negara yang dilakukan PT. Frerport Indonesia dengan menggunakan payung hukum PMK No 164/PMK.010/2018, akibatnya keuangan negara bobol sebesar Rp 1.6 triliun. Penjarahan keuangan negara yang dilakukan PT. Freeport Indonesia terungkap dikarenakan Kementerian ESDM menggunakan Peraturan Menteri Keuangan No 13/PMK.010/2017 kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) selama tahun 2018 dengan tarif bea keluar sebesar 7.5%, Sementara kepada PT. Freeport Indonesia selama tahun 2018 Kementerian ESDM menggunakan tarif bea keluar sebesar 5% sesuai dengan PMK No 164/PMK.010/2018. Konstruksi Kasus; Menteri Keuangan mengeluarkan PMK No 13/PMK.010/2017, tanggal

---

1 2 3 4 5