Memahami Gagasan Presiden Prabowo Tentang Mengurangi Ketergantungan

perubahan tatanan dunia yang sarat ketidakpastian seperti sekarang, upaya memperkuat kemandirian bangsa menjadi keniscayaan yang membutuhkan dukungan dari semua elemen masyarakat. Sebagaimana diketahui, presiden tidak sekadar menunggu laporan. Dalam forum townhall meeting Danantara di Jakarta baru-baru ini, Presiden memberikan pengarahan kepada para direksi BUMN tentang urgensi mengubah pola kerja sebagai tanggapan atas perubahan tatanan global.

 

Danantara didirikan dan difungsikan sebagai salah satu mesin penggerak dan motor pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tujuan itu, semua potensi kekuatan ekonomi nasional perlu dikonsolidasi. Dari konsolidasi Danantara per Maret 2025, terbentuk kekuatan yang mencakup 844 BUMN bernilai 982 miliar dolar AS, ekivalen Rp 16.508 triliun (asumsi kurs Rp 16.810 per dolar AS). Data ini patut dimaknai sebagai potensi riil dari sebagian kekuatan ekonomi nasional. Nilai potensi riil itu pasti menggelembung dan menjadi sangat strategis jika ditambahkan dengan nilai kandungan semua sumber daya alam (SDA) Indonesia yang dibutuhkan pasar dunia, seperti nikel, tembaga, batu bara hingga emas.

 

Ketika sebagian potensi kekuatan ekonomi nasional itu perlu diwadahkan dalam Danantara, itu adalah strategi dan kebijakan Presiden Prabowo menanggapi perubahan tatanan dunia yang ditandai dengan berlarut-larutnya ketidakpastian. Tatanan dunia praktis telah berubah. Perjanjian Perdagagan Bebas Amerika Utara (NAFTA) bubar dengan sendirinya karena  Amerika Serikat (AS) menetapkan tarif impor semaunya sendiri. Juga karena faktor tarif impor versi AS, forum APEC (Asia-Pacific Economic Forum) yang beranggotakan 21 negara bisa kehilangan makna strategisnya.

 

Perubahan tatanan itu pasti berdampak pada perubahan pola dan arus dana investasi dari banyak negara. Uni Eropa misalnya, sedang ancang-ancang untuk fokus pada investasi baru untuk membangun

---

1 2 3 4