Lebih Efesien Buatkan Rumah Dinas, Anggaran Tunjangan Rumah Dewan Disorot

Dia pun meminta Penjabat (PJ) Gubernur Heru Budi Hartono agar berani membongkar praktek anggaran gaib pada APBD 2023 yang disinyalir sudah menjadi tradisi sejak periode Gubernur sebelumnya dan diduga melibatkan anak buahnya di jajaran Pemprov DKI ini.

"Ya kita fahamlah kalau jaman Heru kan dia teken itu APBD saat dia baru masuk DKI, dia sendirian juga kan, jadi suasana politiknya masih kebawa warisan Anies. Tapi sekarang mulai perubahan 2023 dan APBD 2024-2025, Heru harus berani lawan itu pemain pemain anggaran yang mengkhianati rakyat setidaknya untuk setengah periode jabatan, 2,5 tahun bisa hemat 250 Milyar dari Tunjangan Rumah dewan," tegasnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Andhyka saat rapat kerja bersama Badan Pengelolaan Aset Daerah (BPAD) DKI pada Selasa (9/5) lalu mengaku menemukan anggaran kosong yang tercantum dalam dokumen APBD 2023. Dia menyebut bahwa anggaran kosong itu agar total pendapatan seimbang dengan belanja daerah.

“Apakah ini yang namanya copy paste atau apa istilahnya? Coba bapak lihat di sini untuk jasa giro, untuk pendapatan bunga, untuk pendapatan tuntutan kerugian, untuk pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, nilainya sama. Ini saya bingung, apakah begini konsep penyusunan anggaran?” tegas Andhyka.

"Sehingga seolah-olah untuk mengakomodasi supaya bisa ter-cover belanja. Adalah anggaran yang menurut bahasanya teman-teman SKPD 'kosong' gitu ya. Ada anggarannya tapi isinya nggak ada. Nah, ini sangat kita sayangkan ya totalnya sampai Rp 7 triliun ini totalnya," sambungnya.***