Kolaborasi Pusat dan Daerah Menentukan Keberlangsungan Angkutan Umum Perkotaan

KOSADATA – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dalam menentukan keberlangsungan Angkutan Umum Perkotaan. 

Hal tersebut disampaikan Menhub saat menjadi pembicara kunci dalam FGD “Menjaga Keberlangsungan Penyelenggaraan Angkutan Umum di Seluruh Wilayah Perkotaan Indonesia”, di Jakarta, Selasa (9/7).

Menhub mengatakan, pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan telah menstimulus pemerintah kota/kabupaten wilayah Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Bodetabek), serta sejumlah daerah lain di Indonesia untuk mewujudkan layanan Angkutan Umum yang berkeselamatan, aman, nyaman, serta terjangkau melalui program membeli layanan/buy the service (BTS).

Sebagai stimulus, program ini harus berkesinambungan, maka tugas pemerintah kabupaten/kota untuk melanjutkan program tersebut.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari pemkab/pemkot untuk melanjutkan program BTS, disertai dengan adanya politik anggaran yang berpihak ke pengembangan Angkutan Umum.

“Saya bahagia kita masih perhatian dengan BTS, karena menurut hemat saya BTS sangat penting dan mewarnai kehidupan masyarakat Perkotaan, bahkan di perdesaan. Agar dapat memberi layanan yang baik, pemerintah daerah harus bisa memahami tata kelola pengelolaan Angkutan Umum modern. Secara operasional, pemerintah daerah dapat membentuk institusi yang akan diserahi untuk menyelenggarakan Angkutan Umum massal dengan sistem BTS,” ujar Menhub.

Lebih lanjut, Menhub mengatakan, PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan peluang kepada daerah