Kemiskinan Ekstrem, Pengamat: Era Anies Minim Lapangan Kerja dan Banyak Program 'Belok'

KOSADATA - Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengatakan, angka kemiskinan meroket saat ini karena disebabkan dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan minimnya lapangan pekerjaan di DKI jakarta pada era Gubernur Anies Baswedan.

"Jadi di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan minim terhadap terciptanya lapangan pekerjaan yang ada itu hanya memberikan pembebasan pajak saja," ujar Trubus, Selasa (31/1/2023).

Trubus pun menuturkan bahwa Jakarta merupakan provinsi yang memiliki anggaran terbesar. Namun sayang banyak program untuk mengatasi kemiskinan yang salah sasaran. 

"Kedua adanya pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan program kemiskinan untuk kepentingan kelompok-kelompoknya itu, banyak penyalahgunaan kekuasaan juga, penyalahgunaan kewenangan. Hal itu menjadi penyebabnya," katanya.

Trubus menambahkan masalah berikutnya adalah data masyarakat miskin di Jakarta yang simpang siur dan tidak akurat. Sehingga, katanya, kuat dugaan data dari RT, RW tidak di cross cek kembali oleh Kelurahan, kecamatan hingga Walikota. 

"Ini akibat minimnya kolaborasi kerjasama koordinasi antara walikota, kecamatan, dan lurah ke tingkat RT, RW itu," sebutnya.

Sementara itu, Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan pihaknya sudah mengucurkan sebanyak 17 jenis bantuan sosial (bansos) untuk mencegah kemiskinan ekstrem di Ibu Kota.

Heru menjelaskan bantuan sosial itu di antaranya Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, makanan tambahan bergizi, bantuan transportasi, program keluarga harapan, program anak sekolah, hingga bantuan internet gratis.

Heru pun mengaku tidak ingin berpolemik soal data kemiskinan ekstrem. Meski begitu, pihaknya akan menyinkronkan data