Kementerian PUPR Integrasikan Sistem Informasi Jasa Konstruksi dan Usulkan Perbaikan Regulasi PBJ

Usulan perbaikan regulasi PBJ tersebut seperti, pokja pemilihan dapat melakukan klarifikasi secara fisik, pencegahan indikasi pinjam bendera, tata cara evaluasi perizinan berusaha, penyesuaian tata cara perhitungan dan tabel rekapitulasi TKDN. 

Selain itu, diusulkan juga perubahan ketentuan persyaratan harga, apabila penawaran kurang dari 80% HPS, maka dinyatakan gugur.

Diusulkan juga penambahan persyaratan kualifikasi keuangan, perubahan ketentuan evaluasi teknis dan perbaikan substansi kontrak.

Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal Bina Konstruksi juga terus berupaya meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) dengan menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi.

“Target pelatihan dan sertifikasi TKK pada TA 2023 sebanyak 34.391 orang TKK. Hingga saat ini, realisasinya telah mencapai 35% dengan jumlah 12.000 orang TKK. Dengan rincian 1.538 orang TKK Reguler, 2.615 orang TKK IKN, dan 7.847 orang TKK Vokasi,” tutup Rachman Arief.