Kementerian ATR-BPN Raih Penghargaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan

Berdasarkan hasil evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2024, terdapat peningkatan IPP kementerian dan lembaga dari 4,07 menjadi 4,39, keduanya termasuk dalam kategori sangat baik. 

Evaluasi ini didasarkan pada PermenPANRB Nomor 4 tahun 2023 dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 tahun 2023, yang menilai enam aspek utama: kebijakan pelayanan, profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, konsultasi dan pengaduan, sistem informasi pelayanan publik, serta inovasi pelayanan.

Sebanyak 634 instansi pemerintah, termasuk pemerintah pusat dan daerah, menjadi objek evaluasi tahun ini. Dari hasil tersebut, 21 kementerian/lembaga berhasil meraih penghargaan atas kinerjanya.

Selain itu, Kementerian PANRB memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan publik yang inklusif, terutama bagi kelompok rentan. Evaluasi terhadap 87 instansi dengan 250 Unit Pelayanan Publik (UPP) yang diusulkan berhasil menetapkan 10 penerima Penghargaan Pembinaan Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan.

Menteri PANRB menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan adil. “Pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif, tetapi juga mencerminkan nilai transparansi, akuntabilitas, serta keadilan,” tegasnya.

Keberlanjutan Inovasi dalam Pelayanan Publik

Menyadari pentingnya inovasi dalam reformasi birokrasi, Kementerian PANRB juga mendorong keberlanjutan dan replikasi inovasi pelayanan publik. Tahun ini, 631 instansi pemerintah dan 979 inovasi dari Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) menjadi objek Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI). Inovasi-inovasi ini diharapkan dapat terus berlanjut dan menjadi bagian dari sistem pelayanan publik.

"Yang paling penting adalah melembagakan inovasi, karena banyak inovasi bagus yang tidak dilanjutkan. Padahal, inovasi tersebut memiliki potensi