Kebut Pembebasan Lahan Normalisasi Sungai, Heru Budi Minta Minimalisir Broker

KOSADATA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono meminta bawahannya untuk meminimalisir jasa broker dalam pembebasan lahan normalisasi sungai Ciliwung. Tahun ini, pihaknya menargetkan akan melakukan normalisasi sungai Ciliwung sepanjang tujuh kilometer.

"Ya proses administrasi, kelengkapan dan langsung bayar, usulan PSI bagus juga, mengurangi adanya broker broker," ujar Heru Budi usai rapat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, kemarin.

Menurutnya, ada dua wilayah yang menjadi fokus pembebasan lahan untuk menormalisasi sungai Ciliwung. Yakni, di wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan di sekitar Rawa Jati. Saat ini, katanya, Pemprov DKI Jakarta masih menunggu putusan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk membebaskan lahan tersebut.

"Pembayaran. Sekarang ada di BPN. Dari administrasi sudah beres, tinggal BPN menyatakan itu sah atau tidak milik si B, jika sah ya bayar," katanya.

Sebelumnya, Anggota Komisi D DPRD Provinsi DKI Jakarta, Justin Adrian mengingatkan Heru Budi Hartono untuk mempercepat eksekusi program normalisasi sungai Ciliwung. Program normalisasi sungai Ciliwung menjadi program prioritas dalam penanganan banjir di Jakarta.

"Saya ingin mengingatkan kembali bahwa di kelurahan cawang, jakarta timur masih saja banyak biro biro jasa yang memanggil masyarakat terkait pengurusan surat-surat," kata Justin.

Dia berharap, kompensasi pembayaran pembebasan lahan kepada masyarakat dilakukan secara berbarengan dengan pengerjaan normalisasi. Sehingga, katanya, tidak ada celah bagi biro jasa untuk mencekik hak rakyat pemilik lahan.

"Kiranya kompensasi pembebasan