Kanaikan Pajak, Untuk Siapa?

bagi pelaku pidana korupsi. Ketika koruptor tidak hanya dipenjara tetapi juga kehilangan seluruh hasil kejahatannya, maka peluang untuk mencegah korupsi di masa depan akan semakin besar. Ini adalah langkah penting untuk memperbaiki citra Indonesia di mata dunia, terutama dalam indeks persepsi korupsi yang hingga kini masih berada di level yang mengkhawatirkan. 

Mengapa RUU Perampasan Aset Lebih Efektif?

 1. Mengurangi Ketergantungan pada Pajak Konsumsi

Dengan memulihkan aset korupsi, Pemerintah dapat memperoleh sumber dana tambahan tanpa harus membebani masyarakat melalui kenaikan PPN.

 2. Meningkatkan Kepercayaan Publik

Kebijakan yang menindak koruptor akan lebih diterima oleh publik daripada kebijakan yang justru memberatkan masyarakat. 

 3. Memperkuat Supremasi Hukum

Pengesahan RUU Perampasan Aset akan menunjukkan komitmen Pemerintah dalam memberantas korupsi secara serius.

Apa Pemerintah Bisa?

RUU Perampasan Aset bukanlah hal yang harus dihindari. Banyak negara, seperti Australia dan Inggris, telah menerapkan kebijakan serupa dengan hasil yang cukup efektif.

Sementara itu, kenaikan PPN 12% adalah kebijakan yang membawa risiko besar bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, fokus pada pengesahan RUU Perampasan Aset dapat memberikan solusi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dalam situasi ini, Pemerintah perlu memprioritaskan kebijakan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat luas, bukan hanya sekadar mencari tambahan penerimaan negara dengan cara-cara instan. Jika Pemerintah serius mengoptimalkan pengelolaan anggaran hingga pemberantasan korupsi, maka beban Rakyat tidak perlu lagi ditambah melalui kenaikan PPN.

Hal ini bukan hanya tentang angka, tetapi tentang bagaimana mewujudkan keadilan sosial melalui kebijakan yang menjadikan Rakyat sebagai prioritas . Sebab negara yang berdaulat adalah negara yang berpihak pada rakyatnya.

Penulis: Fakhrizal Lukman, Ketua Lembaga Kaukus Muda Nusantara

---

1 2 3 4