Jaksel Ditetapkan Kota Lengkap, Heru Budi Pastikan Rakyat Dapat Haknya

Deret. Program tersebut bertujuan meningkatkan kualitas permukiman melalui perbaikan rumah tidak layak huni. Pada 2023, program tersebut semakin disempurnakan dengan menerapkan konsep Konsolidasi Tanah sesuai Peraturan Menteri ATR Nomor 12 Tahun 2019 dan mengajak peran serta masyarakat melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Pemprov DKI memulai pekerjaan Konsolidasi Tanah setelah tercapai kesepakatan 100%.

Kemudian, program tersebut berkembang menjadi Konsolidasi Tanah Vertikal (KTV) yang tidak terbatas pada bangunan secara fisik, namun juga penataan terhadap hak kepemilikan tanah (strata title). Sehingga program ini akan mengubah wajah perkotaan Jakarta secara keseluruhan.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga menyerahkan 703 Sertipikat Tanah Elektronik. Sertipikat tersebut diserahkan kepada Pemprov DKI Jakarta sebanyak 700 sertipikat dan 3 (tiga) Sertipikat Tanah Elektronik lainnya untuk masyarakat yang berdomisili di Kota Administrasi Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat.

"Kami siap untuk bersinergi dan berkolaborasi. DKI Jakarta ini adalah sebuah kota yang besar dan dinamis, selalu menjadi mesin pertumbuhan dalam negeri, tapi juga terus mengejar statusnya sebagai kota yang berkelas dunia. Tentu harus kita kawal bersama, salah satunya urusan tanah," jelas Agus.

Penyerahan Sertipikat Tanah Elektronik dan launching layanan elektronik tersebut menunjukkan bahwa semangat transformasi digital dalam urusan sertipikasi tanah terus dijalankan. Tak hanya itu, deklarasi Kota Lengkap juga menjadi bagian dari target Kementerian ATR/BPN untuk mewujudkan 104 Kabupaten/Kota Lengkap dari seluruh Indonesia pada 2024.

"Ini menjadi bagian dari gerakan nasional dan kita harapkan bisa menjadi bukan hanya terobosan digital, tapi sejatinya menjadi

---

1 2 3