Indonesia Darurat Politik Dinasti

KOSADATA - Ketua Yayasan ASA Indonesia, Syamsuddin Alimsyah menilai praktik politik dinasti di Indonesia sekarang ini sesungguhnya sudah sangat mengkhawatirkan dan mendekati darurat untuk segera di atasi. Kecendrungan itu nampak dalam setiap pemilu, baik itu pemilu Kepala Daerah, Pemilu Legislatif dan boleh jadi akan meluas pada pemilihan Presiden 2024 mendatang. 

‘’Ini buah dari malapetaka hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Nomor 90/PUU-XXI/2023 bahwa kepala daerah atau pernah menjadi kepala daerah, meski belum berusia 40 tahun, dapat maju menjadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres). Semua juga tahu putusan itu subyektif menguntungkan Gibran anak Presiden Jokowi,’’ ujar Syamsudin dalam keterangannya, Jum'at (20/10/2023).

Lebih jauh Syamsuddin menjelaskan, politik dinasti sebenarnya tidak begitu disukai publik. Bahkan sejarahnya selalu terjadi penolakan yang kuat dari masyarakat. Namun tetap dipaksakan oleh pihak pihak tertentu dengan berbagai cara memainkan praktik culas termasuk menggunakan elemen elemen negara untuk kepentingannya. 

‘’Sekarang ini sudah lebih parah dari sebelumnya. Sudah lebih vulgar, terbuka memanfaatkan elemen negara. Bayangin kalau sudah menembus benteng pertahanan sekelas Mahkamah Konstitusi. Ini sudah benar benar kita berada dalam situasi yang mengkhawatirkan sebenarnya. Demokrasi kita sudah dikorupsi,’’ katanya.

Dalam praktik politik dinasti kecenderungannya menang selalu terbuka lebar karena potensi sumber dukungan datang dari kekuasaan yang menggunakan alat alat negara memenangkannya baik secara vulgar maupun silent. 

Pilkada di Kota Solo tahun 2020 yang di menangkan Gibran dengan perolehan suara yang sangat tinggi sampai 86,5 persen mengalahkan rivalnya hanya meraih