Heru Budi Hartono, Foto: Ist
Tercatat, pada tahun 2020 Kementerian PUPR telah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Pemprov DKI untuk melakukan penanganan tanggul kritis pantai Jakarta sepanjang 33,2 km. Dari panjang tersebut, 10,82 km menjadi kewenangan Kementerian PUPR dan 22,11 km lainnya menjadi kewenangan Pemprov DKI.
Dan, pada Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2024 Jakarta Utara, Kamis (21/3) di Kantor Wali Kota Jakarta Utara, Heru Budi Hartono kembali menegaskan bahwa pembangunan tanggul pengaman pantai National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) akan dikebut lagi sebagai upaya untuk menangani masalah banjir, baik rob maupun hujan berintensitas tinggi.
Heru Budi Hartono juga getol melakukan koordinasi ke kanal TMC Polda Metro Jaya serta kanal-kanal komunikasi Pemprov DKI dalam rangka mendorong semua pihak untuk aktif memberikan peringatan dini potensi banjir kepada masyarakat Jakarta.
Atraksi Pengendalian Banjir Hingga Penambahan Pompa Air
Bukan hanya pengerjaan proyek-proyek besar, Heru Budi Hartono pun tetap menjalankan program cepat dan tepat, diantaranya mengoptimalisasi Sumber Daya Manusia (SDM) DKI melalui atraksi penanganan banjir seperti apel siaga, peninjauan pintu air hingga turun langsung mengomandoi penanganan banjir.
Sebagai langkah segera, Heru Budi Hartono juga memerintahkan dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk menambah unit pompa air dan mengoptimalisasi yang sudah ada, sehingga jika terjadi genangan, maka durasi surutnya pun lebih cepat lagi.
5. Atasi Kemacetan
Problem klasik yang biasa dihadapi masyarakat Jakarta dari masa ke
Lirik Sholawat Waqtu Sahar, Lengkap dengan Terjemahan
SISI LAIN Jan 29, 2024Rekrutmen PPSU di Jakarta Dibuka Hari Ini, Cek Syarat dan Tahapannya
MEGAPOLITAN Jun 23, 2025Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Filosofi Iket Sunda yang Penuh Makna
SENI BUDAYA Mar 03, 2024
Comments 0