Gubernur Jawa Tengah Cawe-cawe Urusan Jakarta, Heru Budi: Tanya Dia Dong

 

Secara prinsip, tegasnya, Pasar Jaya selalu mengedepankan azas berkeadilan dan transparan dalam menetapkan Biaya Pengelolaan Pasar (BPP) kepada para pedagang. 

 

Hal ini diterapkan agar para pedagang tidak merasa terbebani dan bisa menjalankan roda perekonomian dengan baik, serta menjunjung tinggi rasa kesetaraan. 

 

Di samping itu, lanjutnya, kajian tarif BPP Anyar Bahari juga diputuskan dengan melihat potensi dan klasifikasi pasar, di mana Pasar Anyar Bahari masuk dalam kategori Pasar Kelas C. 

 

"Melalui berbagai banyak pertimbangan, kami juga melakukan pengkajian mendalam dan bersinergi dengan berbagai stakeholder sehingga rumusannya jelas dan tepat," katanya.

 

Menurutnya, tarif BPP khususnya di Pasar Anyer Bahari masih menggunakan tarif lama yang telah sesuai dengan BPP yang ditetapkan sejak tahun 2018. 

 

Penetapan tarif BPP sesuai dengan Surat Keterangan (SK) Direksi Nomor 247/2018 tanggal 1 Oktober 2018. Sehingga dari kurun waktu 2018 sampai 2023 tarif yang berlaku masih sama dan belum ada penyesuaian tarif biaya pengelolaan pasar.

 

"Tarif BPP (Biaya Pengelolaan Pasar) untuk pedagang per bulan untuk Pasar Anyar Bahari berkisar antara Rp 22.500/meter/bulan hingga Rp 41.100/meter/bulan tergantung dengan jenis jualan. Rata-rata ukuran tempat usaha untuk kios seluas 4 m2 dan los seluas 2 m2, sehingga untuk tempat usaha dengan luas 4 m2 biaya yang dikeluarkan pedagang berkisar Rp 90.000 sampai Rp 164.400/tempat usaha/bulan," pungkas Aristianto.

 

Pada Sabtu lalu, Bakal Calon Presiden Ganjar Pranowo menelpon Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono hingga Sekretaris Daerah DKI Joko Agus Setyono saat melakukan blusukan ke Pasar Anyar Bahari, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (24/6) kemarin.

 

Hal itu