Gubernur Heru Budi Hartono Serius Memikirkan 3 Isu Strategis Jakarta

Oleh: Agustinus Tamtama Putra (Peneliti GMT Institute)

KOSADATA - Belum lama ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Rancangan Pembangunan Daerah 2023-2026. Pengejawantahan keempat prioritas RPD di termakhtub dalam 3 aksis isu strategis, yaitu sinergitas, keberpihakan dan keadilan.

Pertama-tama tentang sinergitas. Guna mencapai ketahanan terhadap bencana, diupayakan di antaranya pembangunan sistem kesehatan kota (urban health system), adaptasi perubahan iklim, percepatan tanggul pantai, pengelolaan air hujan, peningkatan supply air bersih perpipaan, implementasi zona bebas air tanah, pengembangan manajemen bencana kota dan forum kolaborasi tanggap bencana.

Ini semua mensyaratkan koordinasi dan sinergi berupa pemerintahan yang dinamis dan transformasi layanan publik demi inspirasi. 

Jalan yang ditempuh berupa penguatan tata kelola pemerintahan pasca UU IKN ditetapkan, pengembangan skema pembiayaan ekosistem digital (digital ecosystem financing), peningkatan berbasis sinergi, pengembangan data warga yang dinamis dan personal, pengembangan akses layanan universal, automasi sistem perijinan, manajemen performa kinerja yang lincah/cepat tanggap (agile).

Kedua tentang keberpihakan. Diimpikan dan coba diwujudkan ketahanan ekonomi inklusif dalam hal ini. 

Semua bisa mengakses ketahanan ekonomi dengan program-program seperti pengembangan dan hub ekonomi digital (digital economy development and hub), industri mikro kreatif, ekspor barang-barang yang bernilai unik (unique-value export), pengembangan turisme sebagai nilai alternatif (alternative value tourism), pengembangan kegiatan MICE (meetings, incentives, coventions and exhibitions), pembentukan tenaga kerja yang adaptif terhadap digital (digitally-adaptable) dan strategi ekonomi terhadap rencana pemindahan IKN. 

Ini semua disokong oleh langkah strategis yang bertujuan mewujudkan kota berkelanjutan berbasis digital dan komunitas. 

Kota