Gandeng DPR RI, Kemendes PDTT dan PPA 2, BPKP Sultra Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan Desa

"Guna menghindari penyalahgunaan dana desa hingga penggunaan yang tidak tepat sasaran. Hal ini menjadi penting, karena pembangunan di Indonesia dimulai dari desa," kata Hasrul.

Sementara itu, Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Panut mengungkapkan bahwa kepala desa beserta perangkat desa agar tidak takut menjadikan BPKP sebagai mitra kerja untuk berkonsultasi terkait pengelolaan dana desa.

Selain itu, Kepala BPKP Perwakilan Sultra, juga menjelaskan bagaimana peran bumdes menjadi penggerak ekonomi di desa. Menurutnya, dibutuhkan peningkatan SDM dan pemanfaatan teknologi mulai dari perencanaan, penyaluran hingga penggunaan dana desa.

Panut juga menyampaikan terkait Transformasi Pengelolaan Keuangan Desa Berkelanjutan dengan program BUMDes GULA MERAH (Badan Usaha Milik Desa Yang Unggul Dan Akuntabel, Masyarakat Desa Sultra Sejahtera). 

“BUMDes yang sudah menjadi Unggul dan Akuntabel akan banyak pihak berdatangan ke BUMDes tersebut untuk memberikan modal, kerja sama dan lain-lain, sehingga akan memberikan kontribusi ke Desa dan mensejahterakan Masyarakat," kata Panut.

Kepala Bidang PPA II Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Khairuddin menyampaikan perlunya perhatian perangkat desa dalam pemenuhan syarat dana desa, serta menghindari prilaku koruptif.

Kegiatan yang diikuti oleh segenap Forkopimda, Camat, Kepala Desa, serta perangkat desa se Kabupaten Buton Tengah ini di tutup dengan sesi diskusi dan tanya jawab, antar peserta yang hadir dengan seluruh pemateri.