Era Heru Budi, BPS: Ekonomi Jakarta Naik, Angka Kemiskinan Turun

Peri Irawan
Jul 18, 2023

persen poin dibandingkan Maret 2020 sebesar 4,53 persen. Jika dibandingkan dengan September 2022, kata Dwi, angka kemiskinan saat ini turun 0,17 persen poin. 

 

"Ini merupakan preseden baik di tengah berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta," katanya. 

 

Dijelaskan Dwi, jumlah penduduk miskin pada Maret 2023 sebesar 477,83 ribu orang atau berkurang sebesar 17.100 orang dibandingkan September 2022. Dan jika dibandingkan Maret 2020 yang merupakan awal Pandemi Covid-19, jumlah penduduk miskin sudah berkurang sejumlah 3.030 orang. 

 

"Capaian ini tentunya tidak terlepas dari upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. Salah satunya adalah upaya meningkatkan pendapatan khususnya pada kelompok masyarakat miskin," imbuhnya. 

 

Menurutnya, berbagai program bantuan pemerintah yang juga dikucurkan sejak pandemi COVID-19, terbukti mampu menjaga kelompok masyarakat rentan miskin untuk tidak jatuh miskin sekaligus mencegah munculnya kelompok miskin baru. 

 

Diakuinya, dampak COVID-19 terhadap tingkat kemiskinan Jakarta sudah mulai terkendali. Dia menilai, peningkatan pendapatan sekalipun kecil telah dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan menurunkan potensi menjadi penduduk miskin.

 

"Program Bantuan Tunai yang diluncurkan Pemerintah Pusat mencakup Program Sembako/Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Sementara program pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jakarta meliputi Bantuan Sosial Tunai, Kartu Jakarta Pintar (KJP), kartu Jakarta Sehat (KJS), dan Kartu Lansia Jakarta (KLJ)," jelasnya. 

 

Tidak hanya itu, Dwi juga menilai pemberian berbagai bantuan baik dalam bentuk natura, pemberian insentif untuk Usaha Mikro Kecil menengah (UMKM), dan pembebasan biaya sewa rumah susun sederhana sewa (rusunawa) yang terpotret dari hasil Susenas Maret 2023 baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (80,15 persen) terbukti efektif mempertahankan


1 2 3

Related Post

Post a Comment

Comments 0