Efisiensi Anggaran PU Bersama Komisi V DPR RI, Pembangunan IKN Tidak Masuk Prioritas

Kemudian Bidang Cipta Karya antara lain digunakan untuk pembangunan dan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan kapasitas 750 liter/detik, pengelolaan air limbah mencakup 2.000 KK dan pengelolaan persampahan dengan target 700 KK. 

Kegiatan prioritas lain adalah pembangunan Prasarana Strategis meliputi Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Madrasah sebanyak 85 unit, rehab/renov Perguruan Tinggi 11 unit, rehab/renov 4 pasar, pembangunan 2 unit prasarana olahraga, dan 4 unit prasarana lainnya (Puskesmas). 

Dalam kesimpulan rapat, Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengatakan terkait kebijakan efisiensi anggaran, Komisi V DPR RI meminta Mitra kerja untuk tetap memprioritaskan program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), menjamin ketersediaan infrastruktur dasar, konektivitas antar wilayah, dan mempertahankan performa infrastruktur konektivitas yang telah terbangun. 

"Termasuk menjamin keberlanjutan kegiatan yang telah selesai proses lelang/tender, utamanya kegiatan infrastruktur yang mendesak dan memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian," kata Lasarus. 

Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI turut dihadiri, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Wakil Menteri Perhubungan Suntana, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Kusworo, dan Kepala BMKG DwikoritaKarnawati.