Bupati Kepulauan Seribu Bungkam Soal Reklamasi Pulau Tengah

KOSADATA - Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi tak merespon pesan singkat yang dikirimkan kosadata terkait adanya reklamasi di Pulau Tengah, Kepulauan Seribu. Junaedi bungkam atas aktivitas perluasan daratan dan dinilai mengganggu ekosistem perairan Kepulauan Seribu.

Aktivitas reklamasi di Pulau Tengah ini dihembuskan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) DKI Jakarta dan Forum Peduli Pulau Pari (FP3).

Juru Kampanye Walhi Jakarta, Muhammad Aminullah mengatakan, hingga saat ini reklamasi dan pengerukan dasar laut masih terus terjadi tanpa adanya upaya penghentian oleh pemerintah. 

"Padahal, reklamasi tersebut telah memberi dampak buruk bagi keberlanjutan ekosistem laut dangkal dan menghambat akses masyarakat Pulau Pari yang menjadi pulau terdekat dari Pulau Tengah," ujar Aminullah dalam keterangan tertulis, Jum'at (4/8/2023).

Menurutnya, Walhi Jakarta dan FP3 telah melaporkan aktivitas reklamasi itu sejak April 2023 lalu. Namun, ucapnya, laporan itu baru direspon Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait pada Senin (31/7/2023) kemarin.

"Sayangnya, pertemuan tersebut tidak dihadiri oleh beberapa Instansi Pemerintah DKI Jakarta yang berkaitan," kata Aminullah.

Menurutnya, pertemuan Senin lalu menjadi preseden buruk bagi perlindungan lingkungan hidup, terutama pesisir dan pulau-pulau kecil, di Jakarta. Ada delapan Instansi Pemerintah DKI Jakarta yang diundang, lima diantaranya tidak hadir termasuk Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kelautan, Perikanan, dan Ketahanan Pangan, serta Bupati Kepulauan Seribu. 

"Kalau pemerintah serius, mereka harusnya datang, terlebih kami sudah menunggu tiga bulan untuk pertemuan tersebut,” tegasnya.

Dia mengungkapkan, reklamasi dan pengerukan Pulau