BPJS Hewan Dinilai Tak Tepat, Demokrat: Akses Kesehatan Masyarakat Belum Merata

Sebagai alternatif, Desie menyarankan agar Pemprov DKI fokus memperkuat layanan kesehatan hewan yang sudah ada, seperti Puskeswan (Pusat Kesehatan Hewan), dan meningkatkan edukasi publik terkait kepemilikan hewan.

"Perlindungan terhadap hewan tetap penting. Tapi harus proporsional, jangan mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat. Kita ini masih punya PR besar untuk rakyat,” tuturnya.

Komisi E, kata Desie, siap duduk bersama untuk merumuskan kebijakan yang tak hanya visioner, tetapi juga realistis dan tepat sasaran.

“Rakyat butuh solusi, bukan sensasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta membantah mewacanakan pemberian BPJS Hewan, namun pihaknya mengusulkan agar memberikan subsidi layanan kesehatan bagi hewan peliharaan milik warga kurang mampu.

Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta, Hasudungan Sidabalok, mengatakan ide tersebut muncul secara spontan saat dirinya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Puskeswan. Saat itu, seorang warga mengeluhkan mahalnya biaya sterilisasi hewan. 

"Kalau warga seperti ini dibantu terkait biaya pengobatan, pasti sangat senang dan merasa terbantu. Tidak semua warga Jakarta mampu membawa hewannya ke dokter hewan atau klinik," ujar Hasudungan kepad wartawan, Selasa, 10 Juni 2025.***