B2W Laporkan Pemprov DKI Soal Jalur Sepeda, Wahyu Dewanto Ajak Perbanyak Dialog

Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wahyu Dewanto. Foto: FB Wahyu Dewanto

“Pengguna sepeda adalah mereka yang paling dapat memberikan masukan kepada Pemprov DKI Jakarta, terkait upaya-upaya perbaikan dan peningkatan jalur-Jalur sepeda yang sudah ada maupun usulan-usulan jalur baru,” jelas Wahyu.

Diketahui, komunitas sepeda Bike to Work (B2W) Indonesia telah melaporkan Pemprov DKI atas dugaan malpraktik pengelolaan dan pemeliharaan Jalur sepeda ke Ombudsman pada Rabu (21/2/2024). Komunitas ini bahkan sudah memberkan kuasa ke kantor hukum Amar Law Firm.

“Laporan ini merupakan tahap awal dalam perjuangan B2W Indonesia untuk menuntut keadilan dalam pelayanan publik, khususnya bagi pesepeda,” kata Ketua Tim Advokasi B2W Indonesia Fahmi Saimima kepada wartawan.

Pada Senin, 15 Januari 2024 lalu, Fahmi merangkum beberapa dugaan malpkratok tata kota, seperti pemangkasan anggaran untuk Jalur sepeda semula dianggarkan dalam RAPBD 2023 sebesar Rp 38 miliar kemudian diusulkan untuk dinolkan.

Kemudian pada April 2023, Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, Jakarta Selatan, dengan membongkar pedestrian dan Jalur sepeda. Selanjutnya pada Mei 2023, sebanyak 18 ruas jalan Ibu Kota diperintahkan di aspal ulang, dengan dalih menyambut KTT Asean tetapi dengan menutup Jalur sepeda yang sudah ada, dan tidak dikembalikan lagi seperti semula.

Berikutnya pada Oktober 2023, Dishub DKI membongkar stick cone pembatas Jalur sepeda di 13 ruas Jalur sepeda. Alasannya membahayakan pengendara lain.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta juga telah memberikan klarifikasi. Pertama, DKI telah menyediakan lajur sepeda yang aman, selamat dan nyaman bagi masyarakat Jakarta. Komitmen ini dibuktikan dengan pembangunan lajur sepeda di Jakarta dari 2012 sampai 2022 sepanjang