Aturan Rokok Baru DKI Dinilai ‘Overdosis’, UMKM Tercekik

Taufik menegaskan bahwa kebijakan publik tidak boleh dijalankan dengan cara-cara ekstrem yang mengabaikan keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan ekonomi rakyat kecil.

Ranperda KTR DKI Jakarta saat ini masih dalam tahap pembahasan. DPRD DKI diminta membuka ruang dialog yang lebih luas agar regulasi ini tidak justru memicu masalah baru. 

"Jangan sampai niat baik melindungi kesehatan justru menciptakan ketidakpastian hukum dan membunuh sumber nafkah warga kecil," kata Taufik.***