Atasi Kendala Normalisasi Sungai, DPRD Minta Pemprov DKI Koordinasi dengan Pemerintah Pusat

Abdillah Balfast
Feb 03, 2023

href="http://kosadata.com.jejakota.com/tag/Komisi%20D%20DPRD%20DKI%20Jakarta">Komisi D DPRD DKI Jakarta Dedi Supriadi yang berharap dengan kepemilikan sertifikat sah, warga tidak merasa dirugikan dengan program kerja pemerintah. Bahkan, warga dalam hal ini bisa mendapatkan ganti untung dari transaksi pembebasan lahan untuk normalisasi sungai.

“Kita optimis, mudah-mudahan koordinasi dari Dinas terkait dengan Kementerian bisa berjalan dengan baik dan bisa sesegara mungkin selesai. Kami pikir setiap tiga bulan sekali kita harus berkoordinasi untuk melihat progresnya seperti apa,” ucap Dedi.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Yusmada Faizal menyanggupi permintaan untuk segera berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat. Ia menjelaskan, di tahun ini pihaknya menganggarkan alokasi pembebasan lahan di bantaran sungai untuk normalisasi sebesar Rp469,2 miliar. 

Adapun besaran itu diproyeksikan dapat membebaskan lahan dengan luas 4,6 hektare di tiga lokasi. Masing-masing untuk normalisasi Ciliwung, KSD Saringan Sampah di Ciliwung dan normalisasi Pesanggrahan.

“Kita akan koordinasi dengan Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional) untuk menyelesaikan ini. Tapi tetap fokus kita menyiapkan lahan-lahan yang akan dikerjakan,” ujar Yusmada.


1 2

Related Post

Post a Comment

Comments 0