Usul KJP Dihapus, Golkar Ingin Sekolah di Jakarta Gratis baik Negeri dan Swasta

KOSADATA - Ketua Fraksi Golkar, Basri Baco yang juga anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menghapus program bantuan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, alokasi bantuan KJP ini bisa dialihkan untuk menggratiskan sekolah-sekolah yang ada di Jakarta.

"Terkait KJP tidak pernah selesai. Kalau saja sekolah negeri gratis, sekolah swasta gratis khusus level c dan D maka tidak ada lagi ijazah yang tertahan, tidak ada lagi keluhan tiap tahun, tidak ada lagi anak yang putus sekolah," ujar Baco dalam rapat hasil pembahasan Raperda tentang P2APBD Tahun Anggaran 2023, dikutip Jum'at (4/8/2023).

Menurutnya, penggratisan sekolah negeri dan swasta bisa diwujudkan jika alokasi bantuan KJP digunakan untuk biaya operasional sekolah. Bahkan, ucapnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan sedang menghitung alokasi anggaran yang dibutuhkan jika semua sekolah digratiskan.

"Ini bisa kita wujudkan. Komisi E dinas pendidikan sedang menghitungnya, ternyata terkait KJP kita stop, kita alihkan saja ke sekolah gratis. Tidak ada lagi permasalahan ini karena apa KJP tidak tepat sasaran tidak sama rata dan adil," katanya.

Baco menegaskan, masih ada satu keluarga dengan empat anaknya mendapatkan bantuan KJP dari pemerintah. Sedangkan keluarga lainnya tidak satu pun mendapatkan KJP karena satu dan lain hal.

Menurutnya, sesuai Peraturan Daerah No 8 tahun 2006 mengamanatkan adanya 2ajib belajar 12 tahun. Namun, lanjutnya, amanat itu belum bisa diwujudkan karena masih adanya anak putus sekolah di Jakarta dengan alasan ekonomi.

"Ketika kunker ke Cirebon Tegal dan berbeda dimana DPRD yang dikuasai oleh partai PDIP perjuangan di lokasi lokasi itu pendidikan gratis untuk semua. Nah untuk itu kita DKI jakarta yang mayoritas anggota dewannya seharunya yang dari PDIP juga bisa mewujudkan hal itu. Mohon pak ketua perhatikan baik baik," jelasnya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono mengungkapkan, anggaran belanja untuk sektor pendidikan sudah mencapai 24 persen dari APBD DKI Jakarta 2023. Salah satu penyerapan belanja pendidikan itu digunakan untuk bantuan KJP.

Namun, pihaknya tengah melakukan perbaikan data agar penyaluran KJP ke depan tepat sasaran.

"Karena banyak info, setelah dicek ternyata betul KJP belum sepenuhnya tepat sasaran. Jadi ada yang status sosial mampu atau termasuk orang kaya bahkan dapat juga bansos, mendapatkan itu. Artinya ada masalah di data, kita saat ini sedang melakukan perbaikan data karena itu melibatkan Disdik, dukcapil, kpkp, dinsos, dan satu lagi TB dinas perempuan anak DPPAPP," katanya. ***

"KJP tidak tepat sasaran, memang iya. Jadi yang kita bisa lakukan adalah memperbaiki data sehingga tidak ada lagi double-double menerima KJP misal atau KJMU dan bantuan lainnya," kata Joko menambahkan.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Syaefuloh Hidayat memastikan Pemprov DKI sejatinya tak ingin membiarkan program KJP menjadi tak tepat sasaran.

Hal ini dilakukan dengan verifikasi berkala yang melibatkan pihak kelurahan untuk mengecek kelayakan penerima KJP berdasarkan kondisi terkini kesejahteraan yang bersangkutan.

"Pemprov DKI Jakarta melakukan proses verifikasi kembali dengan melibatkan kelurahan. Jadi, benar-benar kelurahan semuanya terlibat, untuk memastikan apakah para penerima KJP itu betul-betul berhak," urai Syaefuloh.

"Kalau ada proses verifikasi di kelurahan ada yang menerima mobil, ada yang dianggap mampu, sehingga ini akan diusulkan untuk tidak menerima KJP kembali," lanjutnya.***