Mendongkrak Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ichsan Sundawani

Sep 17, 2023

Fransiscus Go. Foto: Ist

Ir. Franciscus Go, SH

Pengusaha, Pemerhati Ketenagakerjaan, dan Tokoh NTT

KOSADATA - Pendidikan memiliki peran penting. Tidak saja untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM), tapi juga mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan masyarakat. Melalui pendidikan taraf hidup masyarakat akan meningkat. Pendidikan diyakini mampu merubah nasib seseorang kearah yang lebih baik.

Pendidikan juga salah satu indikator yang menentukan bagi kemajuan suatu bangsa. Karena itu, konstitusi, UUD 45 telah menjamin setiap warga negara untuk mendapat pendidikan. Pendidikan tidak hanya menjadi hak warga negara, tapi juga menjadi kewajiban pemerintah untuk membiayai pendidikan.

Untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan tersebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Bahkan setiap tahun anggaran pendidikan terus melonjak, dari Rp370,8 triliun pada 2018 menjadi Rp612,2 triliun pada 2023. Anggaran sebesar itu tersebar di banyak kementerian dan pemerintah daerah.

Namun ironisnya, besarnya anggaran pendidikan tersebut belum berdampak pada kualitas pendidikan. Pendidikan di Indonesia masih tertinggal jauh dengan negara tetangga. Data yang dirilis Worldtop20.org menyebutkan, peringkat pendidikan Indonesia pada 2023 berada diurutan ke 67 dari 209 negara di dunia.

Sejumlah persoalan masih dihadapi dunia pendidikan. Ambil contoh soal rekrutmen guru belum merata diseluruh wilayah Indonesia. Masih banyak daerah yang kekurangan guru. Belum lagi ditambah kompetensi dan kesejahteraan guru masih jauh dari harapan, terutama guru-guru yang berada di wilayah pedalaman. Padahal guru adalah pilar utama dalam penyelenggaraan pendidikan. Guru memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Persoalan pendidikan semakin runyam dengan adanya kurikulum yang selalu berganti. Perubahan kurikulum kerap terjadi bersama dengan bergantinya menteri pendidikan. Ada istilah, ganti menteri ganti kurikulum. Akibatnya, guru seringkali