Laporkan LHKPN, Kekayaan Pramono Naik Rp10 Miliar: Wujudkan Pemerintahan Bersih

KOSADATA — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan komitmennya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Penegasan itu disampaikan di Balai Kota, tak lama setelah Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) miliknya dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam laporan yang diserahkan ke KPK pada 10 April 2025 itu, total kekayaan Pramono sepanjang tahun 2024 tercatat mencapai Rp114.518.499.429. Angka ini naik sekitar Rp10 miliar dibandingkan tahun sebelumnya, ketika ia masih menjabat sebagai Sekretaris Kabinet.

Menurut laporan tersebut, kenaikan kekayaan itu sebagian besar berasal dari peningkatan nilai surat berharga, kas dan setara kas, serta harta bergerak lainnya.

“LHKPN bukan sekadar formalitas administratif, tetapi salah satu instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik. Transparansi ini memungkinkan masyarakat ikut serta mengawasi dan memastikan integritas pejabat publik, termasuk saya sebagai gubernur," kata Pramono dalam keterangannya, Selasa, 29 Juli 2025.

Ia menekankan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas akan terus dijalankan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di bawah kepemimpinannya, Pemprov akan memperkuat sistem pengawasan internal, membuka akses informasi publik seluas-luasnya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan.

“Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Saya percaya, kepercayaan rakyat hanya bisa dibangun dengan keteladanan dan keterbukaan," katanya. 

Pramono juga menyatakan bahwa pemerintahannya tak akan alergi terhadap kritik dan pengawasan. “Kita harus bekerja jujur, melayani dengan hati, dan