Haji Rasyidi Sebut Anggota Dewan Harus Bertanggung Jawab Kepada Masyarakat

KOSADATA - Bukan hal baru lagi jika agenda besar 5 (lima) tahunan, yakni pemilihan umum (Pemilu) menjadi lorong setiap orang melenggang sebagai Wakil rakyat alias jadi legislator. 

Kompetisi calon legislatif (caleg) ini pun bagian dari momentum untuk Pemilu tahun 2024 kali ini. 

Terlebih kehadiran banyak partai politik (parpol), telah membuka sebesar-besarnya peluang bagi setiap warga negara untuk dapat menjadi calon Wakil rakyat.

Konon, salah satu pikiran mendasar orang yang bermimpi menjadi Wakil rakyat, yakni tergiur dengan Gaji yang besar. 

Walaupun tidak semua tingkatan sama, dimana Gaji Wakil rakyat di DPR RI, DPD tentu lebih besar di atas DPRD Provinsi atau DPRD kabupaten/kota.

Namun pola pikir atau pandangan seperti itu tidak semuanya benar. Sebab seseorang sebagai Wakil rakyat wajib mengikuti aturan maupun tanggung jawab yang dibebankan. 

Hal itu dikatakan Anggota DPRD DKI Jakarta dari faksi PDIP Haji Rasyidi. Ia menilai Wakil rakyat perlu belajar dan mengikuti program yang sejalan dengan partai. 

"Jadi selama ini penilaian orang enak menjadi Wakil rakyat yang memiliki Gaji tunjangan tidak sepenuhnya salah. Namun perlu dicatat, Wakil rakyat atau anggota DPR, DPRD dan DPD semua perlu belajar, tidak boleh jalan sendiri," kata Rasyidi saat berbincang dengan awak media di gedung DPRD DKI, Jumat (12/5/2023). 

Rasyidi mengatakan, setiap orang berhak menjadi Wakil rakyat. Akan tetapi jangan berorientasi dengan